library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOL. 1 UNTUK DIRI SENDIRI (STUDI KASUS BNNP JAWA TENGAH)

Detail Tugas Akhir

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOL. 1 UNTUK DIRI SENDIRI (STUDI KASUS BNNP JAWA TENGAH)

Junior, Kevin Halim (2019) PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOL. 1 UNTUK DIRI SENDIRI (STUDI KASUS BNNP JAWA TENGAH). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
Cover.pdf
PDF
Text
Abstrak.pdf
PDF
Text
Publikasi.pdf
PDF
Text
Daftar Isi.pdf
PDF
Text
Daftar Pustaka.pdf
PDF
Text
Lampiran.pdf
PDF
Text
Bab I.pdf
PDF
Text
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (353kB)
PDF
Text
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (226kB)
PDF
Text
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (88kB)

Abstract

Penelitian ini, berjudul ”Penegakan Hukum dalam Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika gol. I Untuk Diri Sendiri” (Studi Kasus BNN Provinsi Jawa Tengah) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika gol. 1 untuk diri sendiri dan untuk mengetahui hambatan-hambatan penyidik saat menegakan hukum dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika gol. 1 untuk diri sendiri

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis melipui reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Penegakan Hukum dalam penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika gol.1 untuk diri sendiri pada dasarnya sama dengan penegakan hukum pelanggaran-pelanggaran Narkotika lainnya. Hanya yang membedakan adalah unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri, ketika yang terjadi adalah penyalahgunaan Narkotika terhadap diri sendiri di atur di dalam pada pasal 127 UU Narkotika. sedangkan yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam penegakan hukum adalah sebatas Penyelidikan sampai dengan Penahanan, dimana Hakim lah yang nantinya akan mengadili terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta bukti-bukti yang diberikan penyidik. Sedangkan Beberapa faktor yang Menghambat proses penegakan dalam penyidikan tindak pidana narkotika gol. 1 untuk diri sendiri yaitu Kurangnya peran masyarakat mengenai tugas dan tanggung jawab dari pihak BNN mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba (P4GN) serta ada juga hambatan dalam pemeriksaan dimana tersangka penyalahgunaan narkotika, yang terkadang tidak mau memberikan informasi dimana tersangka membeli atau mendapatkan narkotika. solusi yang dipakai dalam mengatasi hambatan adalah pihak BNN Provinsi Jawa Tengah harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya, dengan didukung sumber daya manusia yang handal sesuai dengan bidangnya, mengadakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan melakukan pengembangan personil baik dari segi kuantitas menambah jumlah personil

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyidikan, Penyalahgunaan Narkotika

Informasi Item

Item Type Thesis (Undergraduate)
Subjects K Law > K Law (General)
Divisions Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Date Deposited 24 Jan 2020 07:40
Last Modified 24 Jan 2020 07:40
URI https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15579

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints