KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERKARA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI JAWA BARAT (Studi Putusan: No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Putra, Hendri Iskandar (2019) KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERKARA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI JAWA BARAT (Studi Putusan: No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak.pdf Download (76kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (587kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (114kB)
	Text Publikasi.pdf Download (3MB)
	Text Lampiran.pdf Download (1MB)
	Text Bab I.pdf Download (162kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB)

Abstract

Perseroan Terbatas Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR), perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan cara kerja PT. QSAR adalah menarik dana dari masyarakat selaku investor melalui proposal kerja sama di bidang agribisnis. Pada awalnya keuntungan para investor dibayarkan sesuai perjanjian. Akan tetapi mulai Januari 2002 PT. QSAR sudah mulai tidak mampu lagi membayar keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan bahkan modalnya pun tidak dapat dibayarkan, perusahaan tersebut tidak dapat membayar utang sebanyak Rp.482.294.075.343,- (empat ratus delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) kepada 6.480 (enam ribu empat ratus delapan puluh) orang investor, PT. QSAR beserta Direksinya Ramli Araby dilaporkan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi untuk kepentingan umum. Permasalahan yang timbul: pengaturan mengenai kewenangan dan hambatan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dalam perkara Kepailitan No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kewenangan dan hambatan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dalam perkara kepailitan. Metode pendekatan yang dilakukan yuridis normatif, merupakan penelitian hukum normatif (legal research) dan cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang dilanjutkan data primer yang dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa Kewenangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dalam Perkara Kepailitan berdasarkan pada Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta peraturannya, Kejaksaan hanya berperan sebatas pengajuan permohonan pernyataan pailit dan persidangan, ketika Perseroan Terbatas pailit, maka pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator tanpa ada peran dari Kejaksaan lebih lanjut. Hambatan dan solusi dalam upaya pengajuan pailit, adanya salah satu investor merasa keberatan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit, karena adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.308 K/Pid/2004 dengan isi Putusan yang pada pokoknya membagi barang bukti (berupa uang, barang bergerak dan tidak bergerak) pada investor secara adil dan berimbang yang belum tuntas di eksekusi, justru dengan jalan instrumen pailit akan mempercepat membagi barang bukti secara adil dan berimbang. Kata Kunci : Kejaksaan, Kepailitan, Kepentingan Umum, Perseroan Terbatas

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jan 2020 07:30
Last Modified:	24 Jan 2020 07:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15550

Actions (login required)

View Item