Kasus mengenai Narkotika merupakan kasus yang kerap kali terjadi. Narkotika dapat merusak mental dan kesehatan seseorang. Oleh karena itu diperlukan penyembuhan melalui rehabilitasi. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yaitu: bagaimana kebijakan hukum pidana positif saat ini mengatur tentang proses rehabilitasi, kemudian bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang (iusconstituendum) mengatur rehabilitasi terhadap terpidana tindak pidana narkotika. Dalam pemecahan permasalahannya penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif analitis merupakan pendekatan metode yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana positiftentang proses rehabilitasi adalah yang disebut menurut pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Kemudian, kebijakanyang akan datang (ius constituendum) mengatur rehabilitasi terhadap te hukum pidana rpidana tindak pidana Narkotika adalah yang disebut dalam Pasal 525 RUU KUHP Tahun: 2015 yang menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori I dan Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Terpidana, Tindak Pidana Narkotika