AKIBAT HUKUM PEMERIKSAAN PERKARA NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 PASAL 112 DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 127 NARKOTIKA

Alfianto, Dwiky (2019) AKIBAT HUKUM PEMERIKSAAN PERKARA NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 PASAL 112 DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 127 NARKOTIKA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi.pdf Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text Lampiran.pdf Download (2MB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Bab I.pdf Download (1MB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Masalah Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dewasa ini sudah sangat memprihatinkan bagi masa depan penerus bangsa terkait dengan maraknya kasus narkotika yang sejatinya sangat merugikan maka dari itu,adanya peraturan yang berupa Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. pasal 112 dan pasal 127 dimana pasal tersebut mengacu kepada penyalahguna narkotika, namun terdapat perbedaan yang cukup rancu terhadap kedua pasal tersebut yang dimana kedua pasal tersebut sama-sama mengacu kepada ancaman pidana terhadap pengguna narkotika, penilitian ini dibentuk untuk mengetahui perbedaan antara pasal 112 dan pasal 127 Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 di Pengadilan Negeri Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian digunakan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan untuk dapat mengetahui “Akibat Hukum Pelaksanaan Perkara Narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 dibandingkan dengan pasal 127.” Yang diperoleh penulis dari Pengadilan Negeri Semarang. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa Prosedur Pemeriksaan seorang Pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 dan 127 uu no 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut, apabila pasal 112 ayat (1) golongan 1 dan telah memenuhi unsur-unsur : Setiap orang,Tanpa hak atau melawan hukum. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1, sedangkan pasal 127 ayat (1) golongan 1 dan telah memenuhi unsur – unsur : Setiap,Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri,Mereka yang melakukan, menyuruhlakukan, dan Turut serta melakukan perbuatan. akibat hukum pemeriksaan seorang pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 dan 127 uu no 35 tahun 2009. Pasal 112, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 127,Setiap Penyalah Guna:Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun,Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan,Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Perlu adanya ketegasan untuk Penegakan hukum bagi penyalahguna Narkotika seharusnya pasal 112 undang-undang narkotika hanya berlaku bagi pengedar atau bandar narkotika yang memuat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai”narkotika, karenanya, penyalahguna Narkotika lebih tepat dijerat dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Kata kunci : Undang-Undang no 35 Tahun 2009, Narkotika, Pengadilan Negeri Semarang

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2020 06:53
Last Modified:	23 Jan 2020 06:53
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15437

Actions (login required)

View Item