Keadilan untuk masyarakat miskin bisa dikatakan jauh dari mereka yang lebih mampu terutama di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dikarekanan masyarakat tidak mampu dalam hal finansial, untuk itu pemerintah hadir untuk membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di Provinsi Jawa Tengah khususnya dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul “Pelaksaan Perjanjian Kerjasama Antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksaan perjanjian perjanjian dan akibat hukum dari perjanjian tersebut. Metode yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan secara rinci bagaimana pelaksanaan perjanjian dan akibat hukum perjanjian tersebut secara sistematis lalu dianalisis apakah para pihak telah menanggung akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian antara Biro Hukum Sekretariat Derah Provinsi Jawa Tengah dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal melalui beberapa tahap dan akibat hukum dari perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua). Yang pertama akibat hukum yang timbul yaitu timbulnya hak dan kewajiban antar pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal. Dan yang kedua akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yaitu pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memutuskan perjanjian secara sepihak apabila pihak Yayasan Lembaga Bantuan Putra Nusantara Kendal tidak melaksanakan kewajibannya.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Pelaksanaan, Akibat Hukum