Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Dijadikan Sebagai Tersangka Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya

ARIYANI, INE RIZKA (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Dijadikan Sebagai Tersangka Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (366kB)
	Text Daftarisi.pdf Download (144kB)
	Text Abstrak.pdf Download (87kB)
	Text publikasi.pdf Download (128kB)
	Text babI.pdf Download (407kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (645kB)
	Text lampiran.pdf Download (81kB)

Abstract

Ketentuan tentang Jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pada Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN menyatakan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan. Dalam mengahadapi persoalan hukum, Notaris membutuhkan suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi dan masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga tepat sekali kalau Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi suatu organisasi yang mempunyai kesinambungan dalam melaksanakan pengawasan, bimbingan dan perlindungan hukum bagi notaris. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya, untuk menganalisis kendala dan solusinya perlindungan hukum terhadap notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Hasil Penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa sebelum notaris diseret keranah hukum pidana dengan kasus memberikan keterangan palsu, penyidik harus tahu apa duduk perkara dari kasus tersebut. Karena ketidak hati-hatian notaris bisa menjadikan notaris sebagai tersangka. Notaris dalam menjalankan tugasnya hanya bersifat formil dan hanya mengkonstantir keinginan para pihak yang kemudian dituangkan kedalam akta. Karena ada salah satu pihak yang dirugikan dalam permasalahan tersebut dan notaris diminta oleh penyidik untuk memperlihatkan akta tersebut dan ini menyangkut kepentingan umum serta mendapatkan izin dari MKN, maka Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN tentang merahasiakan jabatan dapat dikesampingkan karena terdapat kepentingankepentingan yang lebih tinggi yang mengaharuskan notaris memberikan keterangan sehingga noataris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan MKN kepada Notaris yaitu jika akan melakukan penyidikan atau pemanggilan kepada Notaris harus minta izin terelebih dahulu kepada MKN, harus berkoordinasi dengan organisasi INI atau Notaris senior yang berkompeten. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tersangka, Jabatan Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2020 06:14
Last Modified:	23 Jan 2020 06:14
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15368

Actions (login required)

View Item