Eksistensi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Terhadap Peraturan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang (DPSDAPR) Di Kabupaten Brebes

ARIFIN, M. ZAENAL (2019) Eksistensi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Terhadap Peraturan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang (DPSDAPR) Di Kabupaten Brebes. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (2MB)
	Text Daftarisi.pdf Download (470kB)
	Text Abstrak.pdf Download (859kB)
	Text publikasi.pdf Download (297kB)
	Text babI.pdf Download (7MB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (19MB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (717kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (758kB)
	Text lampiran.pdf Download (81kB)

Abstract

Tesis ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui mengenai eksistensi atau dampak yang timbul adanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap peraturan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) di Kabupaten Brebes. Mengenai pelaksanaan urusan tata ruang yang ada saat ini sudah digabungkan ke dalam satu Kementerian yang mengurusi Agraria dan pertanahan yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Akan tetapi pelaksanaannya di daerah-daerah khususnya di daerah Kabupaten Brebes masih terpisah urusan tata ruang dengan urusan agraria dan pertanahan, mengakibatkan muculnya permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat Kabupaten Brebes dalam hal urusan tata ruang. Dalam pembuatan tesis ini, peneliti menggunakan analisis data dengan metode yuridis empiris, artinya peneliti meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan meneliti data primer di lapangan atau masyarakat.. Spesifikasi penelitian yakni menganalisis data primer, analisis data sekunder dan analisis data tersier. Motode deskriptif analitis dipilih untuk menunjang pengkajian, guna menganalisis data penelitian. Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut: eksistensi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap peraturan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) di Kabupaten Brebes terdapat dualisme kebijakan terkait urusan tata ruang antara Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR). Integrasi atau penggabungan lembaga yang mengurusi tata ruang dengan lembaga yang mengurusi agraria dan pertanahan tidak dapat berjalan dengan baik di daerah Kabupaten Brebes. Kebijakan yang membuat proses perijinan tentang tata ruang menjadi lama. Pelaksanaan tata ruang di daerah Kabupaten Brebes masih di laksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) yang masih berpedoman Pemerintah Daerah bahwa urusan tata ruang masih menjadi kewenangan Sub bagian Kementerian Pekerjaan Umum, padahal di pusat urusan tata ruang sudah digabungan ke dalam satu kementerian yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kelemahan urusan tata ruang di Kabupaten Brebes yakni belum ada perwakilan dari pusat di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes yang menangani dan mengurusi urusan tata ruang.. Solusi atau saran darai hal tersebut oleh peneliti bahwasanya urusan tata ruang sulit untuk disatukan atau digabungkan dengan urusan agraria dan pertanahan yang ada di daerah khususnya di Kabupaten Brebes. Seharusnya terpisahkan dan dikembalikan ke dalam Sub bagian Pekerjaan Umum. Kata Kunci: Eksistensi, Kementerian, Tata Ruang, Dinas.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jan 2020 08:13
Last Modified:	22 Jan 2020 08:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15335

Actions (login required)

View Item