KAJIAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI KOTA SEMARANG

Asriati, Anis Eka (2019) KAJIAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (663kB)
	Text Abstrak.pdf Download (152kB)
	Text Publikasi.pdf Download (164kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (90kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (212kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (212kB)
	Text Bab I.pdf Download (122kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)
	Text Lampiran.pdf Download (3MB)

Abstract

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, maka meningkat pula kebutuhan permodalan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat mengakomodir pembiayaan berupa fasilitas pemberian pinjaman atau perjanjian kredit. Jaminan yang lazim diguanakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya berupa Hak Tanggungan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kajian hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan di Kota Semarang beserta hambatan-hambatan yang dialami PPAT dalam pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan. Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yang dimaksud yuridis sosiologis penelitian hukum kepustakaan, metode yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meniliti bahan kepustakaan yang ada dalam praktek pelaksanaan pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan di Kota Semarang. Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa Kajian hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pendaftaran pembebanan hak tanggungan yaitu dengan membuat akta pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, yang akan dijadikan dasar bagi pembuatan akta pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 ayat 1. Perbuatan hukum yang dilakukan PPAT dalam pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan yaitu tahap pemberian APHT yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin. Sebelum membuat APHT terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap identitas para pihak dan obyek yang dijadikan jaminan. Hal tersebut sangat penting karena akan dimaksukkan pada isi APHT, dan apabila tidak dicantumkan identitas para pihak, domisili para pihak sampai uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan maka APHT batal demi hukum. Apabila dalam pelaksanannya pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan telah sesuai prosedur dan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka hambatan-hambatan tersebut tidak akan terjadi dalam pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan tersebut. Kata kunci : Kajian hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah, pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jan 2020 08:09
Last Modified:	22 Jan 2020 08:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15329

Actions (login required)

View Item