PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN SATU PASANGAN CALON DI KABUPATEN PATI TAHUN 2017

Supriyanto, Supriyanto (2018) PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN SATU PASANGAN CALON DI KABUPATEN PATI TAHUN 2017. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text Daftarisi.pdf Download (44kB)
	Text Abstrak.pdf Download (34kB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (434kB)
	Text babI.pdf Download (314kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (183kB)

Abstract

Grafik menunjukkan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon dalam Pilkada Serentak mengalami peningkatan. Salah satu wilayah di Jawa Tengah yakni Kabupaten Pati yang pada Pilkada serentak Tahap Kedua juga hanya diikuti oleh Satu Pasangan Calon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjawab, dan menganalisis rumusan masalah mengenai bagaimana Pilkada Pati 2017 dengan Satu Pasangan Calon, Apakah terdapat kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pilkada Pati 2017 dengan Satu Pasangan Calon, Bagaimanakah solusi atas kendala-kendala yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada Pati 2017 dengan Satu Pasangan Calon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian secara yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai awalnya dan kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Penulis menganalisis masalah menggunakan Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Otonomi Daerah, dan Teori Pemilu. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pertama secara umum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 berjalan dengan lancar, tertib dan aman, sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi Asas Pemilu. Kedua, kendala yang ada adalah munculnya Surat edaran KPU RI Nomor : 533/KPU/IX/2016, tanggal 27 September 2016, munculnya gerakan relawan kolom kosong menjadi hal yang baru dalam demokrasi, dan kolom kosong yang bukan sebagai peserta dalam Pilkada Pati 2017 tidak bisa menempatkan saksi-saksi di TPS karena tidak adanya aturan yang mengatur hal tersebut. Ketiga, solusimya adalah KPU Kabupaten Pati sebagai penyelenggara dan penanggung jawab dalam pelaksanaan Pilkada Pati 2017 harus melaksanakan surat edaran itu, dan KPU Kabupaten Pati tidak bisa melarang relawan kotak kosong untuk berkampanye, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Kata Kunci : Pilkada Pati 2017, Pilkada Satu Paslon, Tahapan Pilkada.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	19 Nov 2019 07:09
Last Modified:	19 Nov 2019 07:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/13518

Actions (login required)

View Item