FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

MUHAMMAD, ARIF RAKHMAN (2018) FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (2MB)
	Text Daftarisi.pdf Download (90kB)
	Text Abstrak.pdf Download (92kB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (996kB)
	Text babI.pdf Download (334kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (155kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang fungsi peradilan pidana di Indonesia dan untuk mengetahui fungsi lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, Penelitian hukum yang mengkaji dari segi aturan hukum dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, dengan rancangan undang-undang, jurnal hukum, dan karya hukum. Berdasarkan penelitian dapat diperoleh hasil mengenai pengaturan tentang fungsi peradilan pidana di Indonesia telah sesuai dengan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, diperoleh hasil fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana yaitu dapat memberikan pembinaan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan dan sistem pembinaan pemasyarakatan yang telah ditentukan. Sebagai wujud dari pelaksanaan peranannya, Lembaga Pemasyarakatan memberikan program pembinaan meliputi kegiatan gotong-royong, pendidikan agama, pendidikan olahraga dan rekresi, asimilasi, cuti menjenguk keluarga, pelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas, perpustakaan dan upaya harmonisasi dengan keluarga atau badan sosial. Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan unsur-unsur penunjang seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan makanan, dengan banyak nya program pelatihan dan kerjasama dengan dinas terkait membuat narapidana/tahanan menjadi lebih baik. Program pembinaan yang di terapkan sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan dasar hukum Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	14 Nov 2019 06:11
Last Modified:	14 Nov 2019 06:11
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/13294

Actions (login required)

View Item