Perlindungan hukum terhadap perempuan tindak pidana kesusilaan

Abadi, Muhammad Faeruza (2018) Perlindungan hukum terhadap perempuan tindak pidana kesusilaan. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (790kB)
	Text Daftarisi.pdf Download (59kB)
	Text Abstrak.pdf Download (83kB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (648kB)
	Text babI.pdf Download (155kB)
	Text babII.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (111kB)
	Text lampiran.pdf Download (302kB)

Abstract

Pembuatan skripsi ini dilatar belakangi oleh problematika yang terjadi berulang kali terhadap TKI di Malaysia, dimana para TKI masih belum atau kurang memahami prosedur pelaporan dan permohonan perlindungan hukum untuk mereka. Terbukti dengan adanya beberapa TKI yang secara terus menerus disiksa atau diperlakukan kurang baik oleh majikannya dan Perwakilan Republik Indonesia baru mengetahu beberapa waktu setelah kejadian tersebut terjadi. Inilah yang menjadi tugas bagi pemerintah untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan seperti demikian. Rumusan Masalah : Hukum mana yang berlaku bagi TKI di Malaysia, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi TKI, Hambatan dan upaya yang ditempuh oleh Perwakilan Republik Indonesia terhadap perlindungan TKI Metode penelitian yang digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian : 1. Hukum yang berlaku bagi TKI yang berada di Malaysia adalah hukum negara Malaysia. Hal ini tertera di dalam Pasal 6 dan 7 Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) tentang Pekerja Domestik Indonesia di Malaysia yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. 2. Perlindungan hukum bagi TKI oleh Perwakilan Republik Indonesia meliputi Perlindungan Teknis, berupa penyediaan rumah singgah/penampungan dan repatriasi/pemulangan korban ke Indonesia. Perlindungan Yuridis, berupa bantuan hukum dan kemanusiaan terhadap korban yang menghadapi proses hukum baik dalam jalur pengadilan maupun melalui jalur diluar pengadilan. Perlindungan Politis, dengan disepakatinya MoU antara negara Indonesia dengan Malaysia dan dilakukannya kerjasama regional di kawasan ASEAN sehingga dapat meminimalisir kasus yang terjadi. 3. Hambatan yang dihadapi oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap TKI dapat berupa hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Upaya yang ditempuh oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di Malaysia terdiri dari upaya intern melalui pembenahan atau kerjasama dengan instansi terkait di dalam negeri dan upaya ekstern yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait di Malaysia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, TKI, Perwakilan RI

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	11 Nov 2019 02:27
Last Modified:	11 Nov 2019 02:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12946

Actions (login required)

View Item