Sudiharto, Sudiharto (2014) TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Cover.pdf Download (72kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (220kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (40kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (43kB) | Preview |
Abstract
Untuk memenuhi kebutuhan akan suatu barang/jasa, maka pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa (procurement). Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah bersumber dari APBN dan APBD, sehingga pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut banyak terjadi penyimpangan, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, serta upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, serta untuk mengetahui dan menganalisa upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, seperti pemberian suap, penggelapan, pemerasan, penyalahgunaan jabatan, pilih kasih, penipuan, dan sebagainya, yang melibatkan pejabat dan panitia pengadaan serta rekanan. Upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dari : (1) pencegahan dari internal birokrasi dengan melaksanakan prinsip dan etika pengadaan; (2) pembuatan pakta integritas; (3) penerapan sanksi; (4) e-procurement; (5) harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan UNCAC 2003; (6) mencontoh upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di negara lain, seperti di Filipina; serta (7) partisipasi masyarakat untuk memberantas korupsi bersama dengan KPK. Kata kunci : Korupsi dan Pengadaan Barang/Jasa
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 11 Sep 2015 01:16 |
| Last Modified: | 11 Sep 2015 01:16 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/1220 |
Actions (login required)
 |
View Item |
