ABSTRAK
Perjudian adalah bentuk patologi sosial. Perjudian mengancam berlangsungnya ketertiban sosial sebab ancaman terhadap norma-norma sosial. Sehingga menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material dan spiritual. Oleh sebab itu perjudian harus ditanggulangi dengan secara rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana.
Masalah yang dihadapi yaitu bagaimana kebijakan hukum pidana saat ini telah memadai dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian di masa data.
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder.
Ketentuan tentang tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun1974 tentang Penertiban Perjudian. Akan tetapi kebijakan formulasi dalam undang-undang mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap penerapan, hakim tidak bebas menentukan jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan sistem minimum umum dan sistem maksimum umum yang dianut oleh KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undangundang harus diterapkan oleh hakim. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian yang menggunakan kecanggihan tekhnologi.

Kata kunci : Penyidikan Pidana, Perjudian.