Politik Hukum Ketenagakerjaan yang dianut oleh Pemerintah adalah pro investasi sehingga pada akhirnya pada tanggal 14 januari 2006 diberlakukan secara efektif undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelasian perselesihan hubungan
industrialn atau persis 2 tahun diundangkannya undang undang no 02 tahun 2004.Perselesihan hubungan industrial dan penyelesaian perselesihan perburuhan di Indonesiapun telah memasuki babak baru Metode peneltian normatif dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum sperti
penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup di dalam masyarakat.Penelitian terhadap asas asas hukum ini meliputi asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus ), Dan asas
hukum konstitutif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris untuk mendapatkan data primer . dimulai dengan cara menganalisa peraturanperaturan
tentang ketenagakerjaan dalam hubungannya dengan putusan-putusan PHK oleh Pengadilan hubungan Industrial. Berdasarkan Perlindungan hukum terhadap korban PHK didapati berbagai
faktor yang menghambat pemberian perlindungan terhadap pekerja korban phk yang berbasiskan keadilan dalam penyelesaian perselesiah industrial di kota medan, antara
lain dikarekan : faktor hukum, yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan industrial masih ada unsur kelemahan, antara lain karena kaidah dan norma hukum yang belum tuntas , menggiring pekerja atau buruh untuk berperkara di PHI , hukum acara perdata di PHI, sifat Hakim PHI yang pasif, mahalnya biaya, masalah waktu, adanya keterputusan informasi atas proses PHI.