REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM ERA REFORMASI BERBASIS HUKUM PROGRESIF

Rohmat, Mujib (2018) REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM ERA REFORMASI BERBASIS HUKUM PROGRESIF. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (76kB) | Preview
Preview	Text babI.pdf Download (1MB) | Preview
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text babVI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text Cover.pdf Download (806kB) | Preview
Preview	Text Daftarisi.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text lampiran.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (593kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Perubahan UUD 1945 pada awal era Reformasi (1999-2002) oleh MPR menyebabkan pengurangan kewenangan MPR secara fundamental, antara lain Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, tidak lagi berwenang menyusun garis-garis besar daripada haluan negara (termasuk GBHN di dalamnya), dan tidak berwenang membuat Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan (regeling). Pengurangan kewenangan MPR itu membawa dampak, yakni berkurangnya secara signifikan peran MPR dalam ikut mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara, penyelenggaraan negara tidak lagi memiliki garis-garis besar haluan daripada negara (termasuk GBHN), serta MPR tidak lagi mempunyai kedudukan dan peranan utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi ini perlu direkonstruksi dan untuk itu dibutuhkan penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan mengunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis data berupa primer dan sekunder, tipe penelitian adalah kualitatif dengan teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah perlunya dilakukan penambahan kewenangan MPR berupa membuat Pokok-Pokok Haluan Negara, membuat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling), membuat tafsir terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan menyelenggarakan sidang tahunan. Untuk itu dibutuhkan rekonstruksi terhadap UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan pembentukan UU tersendiri tentang MPR. Kata kunci: Majelis Permusyawaratan Rakyat, kewenangan, rekonstruksi

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 02:06
Last Modified:	30 Apr 2019 02:06
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12153

Actions (login required)

View Item