KHALID, AFIF (2018) REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PENERAPAN SANKSI DENDA BAGI WAJIB ZAKAT BERBASIS KEADILAN MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (342kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (448kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) |
|
|
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) |
|
|
Text
babVI.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) |
|
|
Text
Cover.pdf Download (453kB) | Preview |
|
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (101kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (181kB) | Preview |
|
|
Text
lampiran.pdf Download (80kB) | Preview |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (592kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAKSI Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dan pengelolaan zakat dalam legislasi hukum zakat di Indonesia. Problematika pengelolaan zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan rekonstruksi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berkenaan dengan pemberlakuan sanksi denda bagi wajib zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan hukum tersebut di atas dikaji dengan menggunakan paradigma penelitian melalui pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kemudian metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan sosiologis yang melihat secara langsung mengenai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat, dan ditunjang wawancara dengan beberapa responden yang berkompeten dibidang zakat. Selanjutnya digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai fenomena hukum, dalam hal ini mengenai rekonstruksi hukum terhadap pengelolaan zakat dalam penerapan sanksi denda bagi wajib zakat berbasis keadilan menuju kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sumber data berupa data primer data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan ahli hukum zakat, pengurus BAZNAS dan pengamat dan ahli zakat di Kalimantan Selatan yang ditentukan dengan metode purposive sampling, dan observasi yaitu pengamatan tidak langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif yang dilakukan dengan cara berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada prinsipnya bertujuan untuk mengelola dan mendayagunakan zakat, sehingga zakat dapat dijadikan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial kesejahterakan dikalangan masyarakat Islam di Indonesia. Namun tujuan ideal tersebut belum dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Hal ini antara lain dikarenakan konstruksi hukum zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, walaupun ditentukan sebagai kewajiban bagi wajib zakat (muzaki), namun pelaksanaannnya hanya disandarkan pada tingkat kesadaran wajib zakat (muzaki) berhubung ketentuan tersebut tidak disertai dengan sanksi. Tidak seperti halnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang menetukan sanksi kepada wajib zakat yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Syar’iyah dilaksanakan oleh jaksa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dengan konstruksi hukum zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut, maka eksistensi zakat belum mampu sebagai instrument peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat di Indonesia. Kedua. Adapun problem dalam penerapan hukum zakat di Indonesia adalah kelemahan pada subtansi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011diantaranya adalah ketiadaan ketentuan sanksi denda terhadap wajib zakat (muzaki) yang tidak membayar zakat dan Kemudian pembayaran zakat hanya sebagai pengurang Pajak Penghasilan Kena Pajak, dan hanya berlaku bagi zakat penghasilan, sehingga umat Islam terbebani pembayaran ganda. Ketiga. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tidak menentukan sanksi denda bagi wajib zakat yang tidak menunaikan zakat, sehingga hal itu berpengaruh pada pemungutan dan pengelolaan zakat. Mengingat betapa pentingnya peran zakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, maka diperlukan rekonstruksi hukum terhadap Undang-Undang 23 Tahun 2011 dengan menentukan adanya sanksi denda bagi para wajib zakat (muzakki) yang lalai dalam mengeluarkan zakat yang kewenangan penegakan dan penerapannya dilakukan oleh BAZNAS. Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Pengelolaan Zakat, Sanksi Denda, Wajib Zakat, Kesejahteraan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 02:02 |
| Last Modified: | 30 Apr 2019 02:02 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12152 |
Actions (login required)
 |
View Item |
