FARAH, FARAH (2018) PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS SECARA PERDATA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (112kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (427kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) |
|
|
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB) |
|
|
Text
Cover.pdf Download (933kB) | Preview |
|
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (296kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
lampiran.pdf Download (81kB) | Preview |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (228kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua orang, termasuk seorang Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris dapat dilakukan melalui proses, yaitu: penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris maupun pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap notaris secara serta untuk mengetahui hambatan dan solusinya perlindungan hukum terhadap notaris secara perdata dalam undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (undang-undang, pendapat para ahli dan literatur-literatur buku mengenai tesis ini). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris menurut UUJN adalah:1) ketentuan yang mengatur tentang kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat 2) Melekatkan sidik jari di minuta akta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c; 3) Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penutut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris; 4) Perlindungan Terhadap Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia. Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Perubahan Atas UUJN yang meliputi: pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam Perubahan UUJN dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan narkoba dan sebagainya. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris adalah belum terbentuknya Peraturan Pelaksana UUJN Perubahan, belum terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan peran INI untuk melakukan sosialisasi tentang UUJN Perubahan di daerah tertentu masih kurang. Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata adalah adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. Saran kepada pemerintah bahwa pemerintah hendaknya memberikan pelatihan khusus terhadap notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalahan yang fatal dimana membawa dampak pengaruh buruk yang dapat merugikan baik dari para pihak-pihak tertentu . Kata Kunci : Notaris, Perlindungan Hukum, UUJN.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 01:35 |
| Last Modified: | 30 Apr 2019 01:35 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12076 |
Actions (login required)
 |
View Item |
