ROPIYAH, OPY (2018) PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA TANAH OLEH CAMAT DALAM KEDUDUKAN SEBAGAI PPAT SEMENTARA DI KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (535kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) |
|
|
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB) |
|
|
Text
Cover.pdf Download (889kB) | Preview |
|
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (392kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (17kB) | Preview |
|
|
Text
lampiran.pdf Download (81kB) | Preview |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (222kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Tanah oleh Camat selaku PPAT Sementara berpedoman pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, serta PP No. 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Camat karena jabatannya dapat bertindak sebagai pejabat pembuat akta tanah, yang berarti camat dapat membuat akta peralihan hak yang obyeknya berupa hak atas tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembuatan akta tanah oleh Camat dalam kedudukan dan fungsinya selaku PPAT Sementara di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, serta untuk mengetahui akibat hukum jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pembuatan akta tanah oleh Camat selaku PPAT Sementara. Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Pendekatan yuridis didasarkan pada pendekatan normative yang menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang mempunyai hubungan dengan PPAT, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bersifat normatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa PPATS lebih cenderung pada pembuatan akta jual beli saja, karena Camat sendiri kurang aktif, dikarenakan kesibukkan dengan urusan pemerintahan di wilayahnya. Camat sebagai PPATS belum melakukan pemasangan papan nama merupakan salah satu kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016. Keterlambatan penyampaian akta dan berkas-berkasnya dalam proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara tidak mengakibatkan batalnya akta yang telah dibuat tersebut. Saran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes bersama Ikatan PPAT (IPAT) harus secara rutin mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khususnya PPATS yang ada diwilayah kerjanya. PPAT Sementara harus selalu meningkatkan pengetahuan dan pendidikannya, baik pendidikan tetap maupun pelatihan di bidang pertanahan agar dapat mengurangi kendala-kendala di lapangan serta memperkecil kesalahan yang timbul. Kata Kunci : Camat, PPAT Sementara, Akta Tanah
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 01:34 |
| Last Modified: | 30 Apr 2019 01:34 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12071 |
Actions (login required)
 |
View Item |
