SUROTO, SUROTO (2018) DAMPAK ADANYA PENAMBANGAN PASIR BESI DI DESA BANDUNGHARJO, BANYUMANIS DAN UJUNGWATU KABUPATEN JEPARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (274kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) |
|
|
Text
Cover.pdf Download (671kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar_pustaka.pdf Download (211kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (165kB) | Preview |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (736kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Kebijakan penambangan pasir besi merupakan sebuah kebijakan yang menuai konflik. Ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Bandungharjo Kabupaten Jepara. Pemerintah mewacanakan sebuah kebijakan yang menuai konflik, yaitu pembangunan area transmigrasi Ring I di lahan pesisir, tepatnya di Pesisir Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo. masyarakat yang menolak kebijakan kemudian membentuk sebuah kelompok, yaitu Paguyupan Petani Lahan Pantai (PPLP). Pemerintah telah mencoba untuk melakukan pendekatan dengan kelompok ini. Selain melakukan pendekatan kepada kelompok yang kontra, pemerintah juga melakukan pendekatan pada kelompok yang pro. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Sebagai uraian tentang tata cara (teknik) penelitian yang harus dilakukan, maka Metodologi Penelitian Hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai metode yang akan dipergunakan, tipe penelitian yang dilakukan dan metode populasi dan sampling. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta observasi non-partisipan untuk data primer dan melalui pelacakan dokumen atau literatur pendukung untuk mendapatkan data sekunder. Kedua data ini digunakan untuk saling meng-cross cheek agar hasilnya lebih valid. Penelitian ini menemukan bahwa konflik kebijakan penambangan pasir besi terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat atas pengelolaan tanah. pemerintah berusaha untuk memaksa masyarakat, sementara masyarakat berusaha untuk melawan pemerintah. Keadaan terebut menimbulkan konflik vertikal, antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam perkembangannya, dinamika konflik terjadi ketika pemerintah berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pemerintah tidak menggunakan cara yang demokratis melainkan tindak kekerasan baik fisik atau pun non fisik dilakukan pemerintah untuk meredam suara masyarakat yang kontra terhadap kebijakan. Dalam melakukan teror dan intimidasi, pemerintah juga melibatkan aktor lain seperti birokrasi maupun investor. Sementara itu, untuk kelompok yang pro, pemerintah melakukan pendekatan dengan memberikan informasi maupun sosialisai. Implikasi yang timbul kemudian adalah muncul konflik yang lebih luas, yaitu konflik antara masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap kebijakan. Kata Kunci: Pertambangan pasir, UU No. 32 Tahun 2009.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 01:33 |
| Last Modified: | 30 Apr 2019 01:33 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12061 |
Actions (login required)
 |
View Item |
