MARTONO, KHUSEN (2018) PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MIGAS DI POLRES PURWOREJO. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (131kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (313kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) |
|
|
Text
Cover.pdf Download (361kB) | Preview |
|
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (53kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (252kB) | Preview |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (229kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Tujuan dari penulisan tesis ini adalan untuk menganalisis penyidikan tindak pidana Migas di Polres Purworejo , Untuk menganalisis proses hukum tindak pidana migas di Pengadilan Negeri Purworejo dan untuk menganalisis kebijakan pengangkutan migas di Kabupaten Purworejo Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan hukum dan teori bekerjanya hukum. Analogi kasus ini terdiri tindak pidana, ijin pengangkutan, spesifikasi pom bensin mini, keamanan tranportasi pengangkutan dan kebutuhan masyarakat. Tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak / BBM ini akan ditinjau dari beberapa aspek untuk memperoleh keadilan hukum. Didalam penyidikan, penuntutan, dan sidang putusan kasus pengangkutan BBM, penyidik dan hakim menggunakan perspektif hukum berlandaskan Undang – Undang maupun aturan resmi dalam memutus perkara. Hampir seluruh kasus yang menyangkut kasus pengangkutan divonis hukuman. Didalam penjatuhan hukuman ini penyidik dan Hakim menggunakan Undang – Undang No 22 Tahun 2011 Tentang Minyak dan Gas. Penyalahgunakan izin pengangkutan harus disikapi dengan aturan hukum berlaku dan keadilan hukum di masyarakat. Aspek hukum menjadi sebuah tuntutan resmi untuk memberikan rasa keamanan bagi masyarakat. Untuk menyikapi kasus ini Pemerintah Pusat / daerah maupaun swasta (Pertamina) harus segera membuat regulasi untuk mengatur keberadaan pom bensin mini / pengecer dan regulasi pengaturan sistem pengangkutan ini. Kata Kunci : tindak pidana, ijin pengangkutan dan keadilan hukum
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 01:32 |
| Last Modified: | 30 Apr 2019 01:32 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12056 |
Actions (login required)
 |
View Item |
