IMPLEMENTASI PERAN POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI WILAYAH POLRES INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UU RI No. 17 TAHUN 2013 Jo. UU RI No. 16 TAHUN 2018

SUNARDI, SUNARDI (2018) IMPLEMENTASI PERAN POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI WILAYAH POLRES INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UU RI No. 17 TAHUN 2013 Jo. UU RI No. 16 TAHUN 2018. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text babI.pdf Download (280kB) | Preview
	Text BabII.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB)
Preview	Text Cover.pdf Download (704kB) | Preview
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text Daftarisi.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (268kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Dalam perjalanan perkembangan hukum dalam hal ini undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan mengalami beberapa kali perubahan yang memang dianggap pemerintah sangat perlu dan mendesak, dan adanya kekosongan hukum saat itu dipandang perlu, sehingga pemerintah dalam hal ini Presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2018, sehingga perpu nomor 2 tahun 2017 telah sah menjadi undang-undang. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu: Apa Implementasi peran Polri dalam melakukan Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap Oganisasi Kemasyarakatan. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Polri dalam melakukan Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan. Dan Apa Solusi yang dilakukan Polri dalam mengatasi hambatan tersebut di atas. Metodologi yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara yuridis empiris. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan jalan komunikasi langsung dengan responden atau narasumber (CJS). Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang dianalisis dengan teori penegakan hukum dan teori keadilan Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa: penerapan peran polri Indramayu dalam melakukan Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap Oganisasi Kemasyarakatan yaitu Upaya Pe-emtif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui kegiatan pembinaan terhadap masyarakat yang diselenggaran oleh fungsi Satuan Binmas, seperti memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, penempatan Bhabinkamtibmas di setiap desa satu orang anggota Polri; Upaya Peventif, yaitu upayah kepolisian dalam rangka menjaga situasi kemanan dan ketertibam masyarakat untuk menghilangkan bertemunya niat pelaku kejahatan dengan kesempatan/ situasi yang memberikan peluang kepada pelaku kejahatan, dan kegiatan preventif tersebut dapat dilaksanakan dengan cara melakukan patrol, penjagaan dan pengawalan yang dilaksanakan Satuan Sabhara. Hambatan yang dihadapi adalah Anggaran untuk operasional tidak mencukupi; Dalam terjadi perpindahan sekretariat Ormas, jarang Ormas yang melaporkan ke Polres Indramayu; Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal pembentukan Tim pengawas lapangan; Tidak memiliki kewenangan dalam hal pembubaran langsung kepada suatu ormas yang kegiatannya bertentangan dengan PERPPU Ormas; Selama UU Ormas berlaku, posisi Polres Indramayu sangat lemah untuk berperan serta mengawasi dan membubarkan Ormas karena belum di bentuk Tim terpadu seperti yang tercantum pada Pasal 13 Permendagri Ormas. Sedangkan Permendagri Ormas baru diterbitkan pada bulan Juli 2017 sehingga Implementasinya belum maksimal. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut bahwa bakesbangpol hanya sebagai fasilitator saja yang mendata daftar Ormas dan berkoordinasi dengan pemerintah Pusat, sedangkan dalam pengawasannya langsung terhadap Ormas tidak memiliki kewenangan secara tegas dalam pengawasan, pembinaan dan pembubaran Ormas Kata kunci : Implementasi, Pengawasan, Penegakan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 01:32
Last Modified:	30 Apr 2019 01:32
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12050

Actions (login required)

View Item