ABSTRAK

Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Sehubungan kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder kamera CCTV.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana di indonesia, untuk mengetahui implementasi jika CCTV dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana, untuk mengetahui kendala jika CCTV dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan cara pendekatan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer data dan data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan di analisis dengan teori hukum progresif dan teori pembuktian.
Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa rekaman CCTV yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana, dimana penggunaan CCTV tersebut sebagai alat bukti penunjang terhadap alat bukti sah yang berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Rekaman CCTV dapat menunjukan bagaimana kejadian sesungguhnya yang terjadi pada setiap kejadian tindak pidana. Selanjutnaya Selanjutnya implementasi CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Sedangkan kendala yang dihadapi berupa kendala hukum, yakni belum adanya pengaturan mengenai jangka waktu penyerahan alat bukti Rekaman CCTV kepada penyidik serta pembuktian melalui Rekaman CCTV belum masuk dalam Alat Bukti yang sah menurut KUHP sehingga alat bukti melalui Rekaman CCTV hanya merupakan alat bukti penunjang atau pendukung dari alat bukti yang sah, dan kendala non hukum yakni adanya hasil editing dari Rekaman CCTV serta hasil Rekaman CCTV sangat dipengaruhi kualitas dari kamera CCTV

Kata kunci : CCTV (Closed Circuit Television), Alat Bukti, Perkara Pidana