ABSTRAK

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, bahwa Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.
Adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: Bagaimana Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Polres Tasikmalaya Kota, Apakah terdapat kendala – kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Polres Tasikmalaya Kota dan Bagaimanakah solusi dalam menangani kendala -kendala dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Polres Tasikmalaya Kota.
Metodologi yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara yuridis sosiologis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori kepastian hukum dan Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Sistem peradilan pidana dikatakan efektif apabila proposi penyelesaian perkara (cleareance rate), proporsi penuntutan (Prosecution rate), proposi pemidanaan (conviction rate), kecepatan peringatan perkara (speedy trail), cukup tinggi sedangkan residivis (recall to prison) rendah. Peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi diselenggarakan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan, Polri telah berperan efektif menanggulangi tindak pidana korupsi, dimana tingkat penyelesaian perkara oleh penyidik secara umum mencapai 70%, sedangkan kecepatan penanganan perkara cukup baik dalam batasan jangka waktu lamanya penahanan oleh penyidik. tindakan Penyidik Polri dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan yang dipraktekkan Penyidik di Polres Tasikmalaya Kota, selalu ada kendala yang berakibat pada terlambatnya/ terhambatnya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Mengajukan penambahan Sumber Daya Manusia Polri sebagai salah satu langkah untuk memenuhi akan kebutuhan dari kekurangan Sumber Daya Manusia. Meminimalisir akan Intervensi yang masuk dan berupaya semaksimal mungkin dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga kewibawaan institusi Polri dapat dipertanjungjawbakan dan menjadi landasan dasar dalam penanganan TIndak Pidana Korupsi, khususnya di lingkungan Institusi Polres Tasikmalaya Kota.

Kata Kunci : Kebijakan, Penanganan, Tindak Pidana, Korupsi