SUHENDAR, NANANG (2018) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KABUPATEN KUNINGAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (70kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (187kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB) |
|
|
Text
Cover.pdf Download (726kB) | Preview |
|
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (81kB) | Preview |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (604kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kebijakan penanggulangan PSK yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terhadap keberadaan PSK adalah dengan menggunakan Perda No 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perda ini masih terlalu umum dan belum secara spesifik membahas penanggulangan terhadap PSK. Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2018, setidaknya ada 3 instansi yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab langsung terhadap penanggulangan PSK di Kabupaten Kuningan. Ke tiga instansi tersebut diantaranya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan, Satpol PP Kabupaten Kuningan dan Polres Kabupaten Kuningan. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji Peraturan Daerah terkait dan bahan-bahan pustaka serta diperkuat dengan observasi dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukan: 1) tempat yang sering menjadi tempat mangkal PSK adalah daerah Linggarjati dan Sangkanhurip 2) Kebanyakan PSK yang ada di Kabupaten Kuningan merupakan PSK pendatang dan bukan asli warga Kuningan; 3) Kebanyakan para PSK di Kabupaten Kuningan merupakan korban perceraian, karena tidak sanggup menanggung beban hidup untuk menghidupi keluarga, akhirnya pekerjaaan menjadi PSK pun dijalani; 4) kinerja ke 3 instansi yang bertugas dalam penanggulangan PSK belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya data yang jelas terkait jumlah PSK di Kabupaten Kuningan serta upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan Polres Kabupaten Kuningan pun hanya sebatas melakukan penertiban dalam bentuk razia, setelah ditangkap PSK pun dilepaskan kembali. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dan Polres Kabupaten Kuningan terkait razia PSK adalah tidak adanya rumah singgah sementara yang dapat digunakan untuk menampung PSK sebelum dipindahkan ke balai rehabilitasi di Palimanan. Sementara itu, panti rehabilitasi di Palimanan hanya menyediakan 10 kuota setiap tahunnya untuk merehabilitasi PSK yang berasal dari Kabupaten Kuningan. Implikasi kajian dari tesis ini adalah: 1) Sebaiknya Pemerintah Daerah menyediakan rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara sebelum PSK di pindahkan ke panti rehabilitasi di Palimanan; 2) Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan sebaiknya menyiapkan rancangan peraturan daerah dalam hal penanggulangan PSK sebelum perkembangan prostitusi di Kabupaten Kuningan menjadi semakin besar; 3) PSK yang terjaring razia sebaiknya tidak dilepaskan begitu saja tetapi diberi pengarahan terlebih dahulu misalnya terkait dengan penyakit yang ditimbulkan akibat berganti-ganti pasangan dan juga peringatan tentang dosa. Kata kunci: PSK, Kebijakan Pemerintah Daerah, Perda No 3 tahun 2018
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 01:29 |
| Last Modified: | 30 Apr 2019 01:29 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12022 |
Actions (login required)
 |
View Item |
