HANDAYANI, S.H., TUTUT SUCIATI (2018) PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA NEGARA FILIPINA DALAM PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (12kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (495kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB) |
|
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (103kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (15kB) | Preview |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (739kB) | Preview |
|
|
Text
Cover.pdf Download (932kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menjelaskan kebijakan hukum pidana positif dalam upaya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anakm, Mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan hukum pidana negara asing dalam upaya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak, Untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh penuntut umum dalam melaksanakan tugas penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur dan cara meminimalisir permasalahan tersebut. Metode penelitian yang akan dipergunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam rangka memperoleh data primer dan data sekunder yang akurat untuk penulisan tesis ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan untuk menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu proses penuntutan merupakan tahapan proses yang cukup penting dalam sistem peradilan pidana, karena pada tahap inilah suatu perkara dapat dinyatakan layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. secara umum sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai backbone dari hukum pidana formil (hukum acara) Indonesia. KUHAP sebagai suatu produk perundang-undangan juga mengandung prinsip atau asas di dalamnya sebagai pedoman atau patokan dalam pelaksanaanya. Kebijakan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di indonesia masih mengedepankan penanaganan dari aspek hukumnya, hal ini berbeda dengan praktek yang dilakukan di Negara Filipina. Persoalan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya dapat didekati hanya dengan menggunakan pendekatah hukum semata, namun juga harus menggunakan instrumen pendekatan sosial dan ekonomi. Dalam melaksanakan penuntutan terhadap anak, Penuntut Umum seringkali menemui kendala karena sistem perundang undanganya, struktur aparaturnya dan budaya hukumnya. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi sistem peradilan pidana indonesia, sehingga dapat dijadikan acuan untuk hukum acara yang bersifat khusus seperti sistem peradilan anak Kata Kunci : Perbandingan, Kebijakan, Hukum Pidana Penuntutan Tindak Pidana Anak
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 01:28 |
| Last Modified: | 30 Apr 2019 01:28 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12016 |
Actions (login required)
 |
View Item |
