SUPRIYANTO, SUPRIYANTO (2018) PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN SATU PASANGAN CALON DI KABUPATEN PATI TAHUN 2017. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (34kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (314kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) |
|
|
Text
Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (183kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (44kB) | Preview |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (434kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Grafik menunjukkan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon dalam Pilkada Serentak mengalami peningkatan. Salah satu wilayah di Jawa Tengah yakni Kabupaten Pati yang pada Pilkada serentak Tahap Kedua juga hanya diikuti oleh Satu Pasangan Calon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjawab, dan menganalisis rumusan masalah mengenai bagaimana Pilkada Pati 2017 dengan Satu Pasangan Calon, Apakah terdapat kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pilkada Pati 2017 dengan Satu Pasangan Calon, Bagaimanakah solusi atas kendala-kendala yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada Pati 2017 dengan Satu Pasangan Calon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian secara yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai awalnya dan kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Penulis menganalisis masalah menggunakan Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Otonomi Daerah, dan Teori Pemilu. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pertama secara umum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 berjalan dengan lancar, tertib dan aman, sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi Asas Pemilu. Kedua, kendala yang ada adalah munculnya Surat edaran KPU RI Nomor : 533/KPU/IX/2016, tanggal 27 September 2016, munculnya gerakan relawan kolom kosong menjadi hal yang baru dalam demokrasi, dan kolom kosong yang bukan sebagai peserta dalam Pilkada Pati 2017 tidak bisa menempatkan saksi-saksi di TPS karena tidak adanya aturan yang mengatur hal tersebut. Ketiga, solusimya adalah KPU Kabupaten Pati sebagai penyelenggara dan penanggung jawab dalam pelaksanaan Pilkada Pati 2017 harus melaksanakan surat edaran itu, dan KPU Kabupaten Pati tidak bisa melarang relawan kotak kosong untuk berkampanye, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Kata Kunci : Pilkada Pati 2017, Pilkada Satu Paslon, Tahapan Pilkada.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 29 Apr 2019 09:05 |
| Last Modified: | 29 Apr 2019 09:05 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12008 |
Actions (login required)
 |
View Item |
