BRAMANDOKO, DANY (2018) KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM SETELAH BERLAKUNYA PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (89kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (403kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) |
|
|
Text
Cover.pdf Download (806kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar_pustaka.pdf Download (163kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (158kB) | Preview |
|
|
Text
Pernyataan_publikasi.pdf Download (661kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Tindak Pidana Ringan merupakan kasus yang tidak asing lagi kita dengar dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang di proses di pengadilan menjadi perhatian dan memunculkan tanggapan miring masyarakat atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan yang seharusnya dijatuhkan pidana ringan, namun diberlakukan pidana biasa. Selain itu juga jumlah pidana denda dalam KUHP sangat ringan dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang, sehingga pidana denda sebagai ancaman hukuman alternatif tidak efektif. Dengan adanya Perma Nomor 2 Tahun 2012 maka perkara tindak pidana ringan akan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Perumusan masalah dan tujuan penelitian tesis ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisa kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian tindak pidana ringan, dan untuk menjelaskan dan menganalisa implikasi keberlakuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam hal penahanan serta proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengn tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Di dalam penelitian ini, penulis menganalisis masalah menggunakan teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Berdasarkan hasil analisis Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut, bahwa kedudukan hukum Perma Nomor 2 Tahun 2012 secara substansi adalah berkaitan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini berdasarkan atas Pasal 79 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009. Diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2012 mempunyai dampak yang besar terhadap ketentuan wewenang pelaksanaan penahanan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana khususnya pada lembaga peradilan yang berada di bawah wewenang Mahkamah Agung. Terhadap tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, proses pemeriksaannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Kata kunci: Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum, Perma Nomor 2 Tahun 2012, Tindak Pidana Ringan
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 29 Apr 2019 09:05 |
| Last Modified: | 29 Apr 2019 09:05 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12006 |
Actions (login required)
 |
View Item |
