PERAN SATPOL PP KABUPATEN BATANG DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI PERWUJUDAN OTONOMI DAERAH (Studi Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Batang)

WIWIA RENO, S.H., BIBET (2018) PERAN SATPOL PP KABUPATEN BATANG DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI PERWUJUDAN OTONOMI DAERAH (Studi Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Batang). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text babI.pdf Download (583kB) | Preview
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB)
Preview	Text Cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text Daftarisi.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text Pernyataan_publikasi.pdf Download (425kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini dilatar belakangi bahwa Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang disebut juga Perda Pemberantasan pelacuran merupakan aktor utama dalam menegakkan perda. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penegakan Peraturan Daerah dapat mencapai tujuan Otonomi Daerah, Apakah peran Satpol PP Kabupaten Batang dalam menegakan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dapat mencapai tujuan otonomi daerah di Kabupaten Batang, Apa saja kendala dan bagaimanakah solusi dalam penegakan Peraturan Daerah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal yang dapat dikategorikan kedalam penelitian kualitatif yang diharapkan mendapatkan data yang mendalam dan data yang mengandung makna. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama Dilihat kewenangan daerah otonom yang berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Maka penegakan perda dapat mencapai tujuan otonomi daerah. Kedua, Peran Satpol PP Kabupaten Batang dalam Penegakkan perda pemberantasan pelacuran dengan menjalankan tindakan preemtif, tindakan Preventif dan tindakan Represif sudah mencapai tujuan otonomi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Batang. Ketiga, Kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah meliputi : kurangnya PPNS, keterbatasan anggota Satpol PP, keterbatasan Sarana dan Prasana, masih banyaknya WPS di lapangan dengan alasan ekonomi, tempat hiburan kafe karaoke, panti pijat dan warung pinggir jalan menjadi pelacuran terselubung, bocornya informasi ketika melakukan razia, kelemahan dilidik awal, Belum adanya tempat penampungan WPS yang terjaring razia, masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat, Peran Kasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan yang belum optimal. Solusi dalam penegakan perda melalui solusi internal dan eksternal. Solusi internal: kualitas SDM Satpol PP, meningkatkan Sarana dan Prasarana, pembentukan Peraturan Daerah tentang Trantibum, pengiriman PPNS, Meningkatkan anggaran. Kemudian Solusi eksternal meliputi: Pemerintah daerah Kabupaten Batang harus mempunyai tempat penampungan WPS baik rumah singgah maupun panti rehabilitasi, Dinas Sosial harus mempunyai tenaga Pembina WPS, sosialisasi secara berkala, peran Kasi trantib Kecamatan, serta dukungan dari aparat Kepolisian dan Kodim Batang. Kata Kunci : Penegakan Peraturan Daerah, Pelacuran, Satpol PP

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2019 09:03
Last Modified:	29 Apr 2019 09:03
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12002

Actions (login required)

View Item