KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA SEBAGAI CYBERCRIME

SIMBOLON, TIMBUL MANGARATUA (2018) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA SEBAGAI CYBERCRIME. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (91kB) | Preview
[img]
Preview
Text
babI.pdf

Download (304kB) | Preview
[img] Text
babII.pdf
Restricted to Registered users only

Download (391kB)
[img] Text
babIII.pdf
Restricted to Registered users only

Download (330kB)
[img] Text
babIV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (89kB)
[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (826kB) | Preview
[img]
Preview
Text
daftar_pustaka.pdf

Download (172kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftarisi.pdf

Download (88kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Pernyataan_publikasi.pdf

Download (569kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Tesis dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, membahas tentang tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet yang terjadi di masyarakat Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan diteliti adalah : 1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia? 2) Bagaimana kendala-kendala dan solusi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui Internet di Indonesia ? Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan penggabungan hukum normatif dan yuridis sosiologis, Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode library research dan permasalahan dianalisis dengan teori efektifitas hukum dan teori kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.a) Upaya Non Penal.Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan prevention without punishment (pencegahan tanpa pidana).Upaya non penal oleh Departement Komunikasi dan Informasi telah dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang ITE melalui sosialisasi secara intensif kepada para penegak hukum dan masyarakat. b)Upaya Penal.Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari tahap peerumusan pidana (kebijakan formulatif/legislatif) dengan dibentuknya Undang-Undang ITE yang didalamnya juga memuat pencemaran nama baik, tahap penerapan hukum pidana (kebijakan aplikatif/yudikatif) yaitu contoh kasus pada proses penanganan kasus pencemaran nama baik yang dialami oleh Prita Mulya Sari mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penentutan, dan tahap pelaksanaan hukum pidana (kebijakan administratif/eksekutif) merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongret maka pada tanggal 4 Juni 2009 Prita menjalani sidang permata. Dalam KUHP didakwaan pasal 310 dan 311 dan dalam Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 yaitu pasal 27 ayat 3. 2)Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku cybercrime dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan untuk menentukan kualifikasi kejahatan mengingat sulitnya menemukan alat bukti. Serta solusi penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosal elektronik di Kepolisian Indonesia dengan dua cara, yaitu melalui sarana penal (kegiatan represif sesudah terjadinya Tindak Pidana) dan sarana non penal, berupa penyuluhan untuk tindakan preventif. Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Penghinaan Nama Baik Melalui Internet

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 29 Apr 2019 08:59
Last Modified: 29 Apr 2019 08:59
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11998

Actions (login required)

View Item View Item