FAQIH, ACHMAD (2018) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Daftarisi.pdf Download (94kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (213kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (92kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (19kB) |
|
|
Text
Daftar_pustaka.pdf Download (22kB) | Preview |
|
|
Text
Cover.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Pernyataan publikasi.pdf Download (659kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK ACHMAD FAQIH (2018) NIM : MH.15.26.1824 Judul Tesis “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Good Governance” program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Rendahnya kualitas pelayanan public dan birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, kolusif dan koruptif menuntut adanya perbaikan pelayanan birokrasi.Upaya perbaikan pelayanan birokrasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya menata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan memberikan pelayanan publik (public services) kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Namun demikian, pelaksanaan Peraturan Daerah OPD tersebut masih mengalami beberapa kendala pada teknis pelaksanaannya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah seberapa efektif dan efisien penataan birokrasi dalam mendorong terwujudnya good governance, apakahPeraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 mampu menciptakan efisiensi danefektifitas penyelenggaraan pemerintahan di KabupatenWonosobo, Apa hambatan dan solusiya? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Kemudian dianalisa dengan metode analisis kualitatif agar dapat dihasilkan suatu pemahaman yang utuh. Dari hasil kajian tesis ini dapat disimpulkan bahwa ada dua penyebab yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan PerdaNo. 3 Tahun 2014 tentang OPD yakni faktor teknis yang menyangkut penempatan jabatan pada OPD yang baru dan faktor non-teknis yang berkaitan dengan “kebijakan politis” pemerintah. Efektivitas kinerja birokrasi sebagai implikasi pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang OPD dipengaruhi oleh perubahan struktural yang mendasar pada organisasi perangkat daerah melalui penetapan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang OPD yang menggantikan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo. Dampaknya ialah mengurangi 268 / 37% jabatan struktural dengan rincian jabatan eselon yang total semula 728 menjadi menjadi 460 eselon. Perampingan struktur dan demosi jabatan tentu berpengaruh pada peningkatan kualitas kinerja birokrasi dalam memberikan layanan publik yang lebih efektif, efisien didalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian, maka konsep perampingan struktur dengan program penataan aparatur dan tata laksana birokrasi menjadi linier secara bersamaan. Kata kunci : Organisasi Perangkat Daerah– Good Governance
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 29 Apr 2019 08:53 |
| Last Modified: | 29 Apr 2019 08:53 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11981 |
Actions (login required)
 |
View Item |
