Muthohar, Muhammad (2018) STUDI PERBANDINGAN HUKUM TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (543kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (12kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (481kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (15kB) |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (151kB) | Preview |
|
|
Text
PUBLIKASI_1.pdf Download (41kB) | Preview |
Abstract
Pengertian pejabat umum berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah serta diberikan wewenang dengan tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Problematik penelitian ini adalah : Apa fungsi notaris sebagai pejabat publik?; bagaimana tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?; dan bagaimana tanggungjawab notaris sebagai pejabat publik setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?. Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang kewenangannya berasal dari kewenangan atribusi sehingga berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh suatu peraturan umum oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan Akta itu oleh suatu Peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris didasarkan dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris Pengganti Khusus dihapuskan karena notaris yang membuat akta tertentu untuk dirinya sendiri dengan alasan hanya satu notaris yang ada di wilayah jabatannya telah dilarang oleh UUJN 2014. Saran kepada pembuat undang-undang untuk mengantisipasi perbedaan penafsiran hukum di masa mendatang, disarankan, baik terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang UUJN maupun Kode Etika Profesi Notaris, untuk memperkuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang telah disusun. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris dan Pejabat Publik.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Oct 2018 03:35 |
| Last Modified: | 30 Oct 2018 03:35 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11939 |
Actions (login required)
 |
View Item |
