Kabupaten Pekalongan merupakan lokasi yang memiliki potensi tinggi dalam penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), hal ini disebabkan oleh gencarnya pembangunan oleh masyarakat yang membutuhkan dana besar yang antara lain berasal dari kredit yang diperoleh dengan menggunakan lembaga Hak Tanggungan yang selanjutnya menimbulkan berbagai masalah seperti apabila debitor wanprestasi. BTN selaku kreditor dalam pemberian KPR bersubsidi kepada debitor umumnya tidak menguasai benda yang menjadi jaminan kredit secara fisik, tetapi hanya memiliki hak kebendaan secara administratif. Pengikatan obyek jaminan yang berupa tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha, prosesnya hanya sampai dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) saja, dengan tidak dibebankan Hak Tanggungan atas obyek jaminan tersebut, maka BTN belum memiliki hak kebendaan atas jaminan tersebut secara faktual.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran notaris dalam hal debitor wanprestasi, penggunaan SKMHT yang tidak diikuti APHT dalam hal debitor wanprestasi terkait dengan pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada Bank Tabungan Negara serta upaya pihak Bank Tabungan Negara dalam hal debitor wanprestasi terhadap pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.
Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam menghadapi debitor wanprestasi Bank BTN mengambil langkah melakukan penjualan kembali dengan menggunakan kuasa menjual yang tercantum dalam akta “Pengakuan Hutang”, serta peningkatan SKMHT ke APHT kepada calon debitor, dan peran notaris yang hanya sebagai pembuat akta sehingga tidak turut serta jika terjadi wanprestasi.

Kata kunci: Notaris, SKMHT, APHT, Bank