Kusuma, Diah Ragil (2018) PERAN NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA ( STUDI KASUS NOTARIS DI TEGAL ). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (392kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (171kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (246kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (836kB) | Preview |
Abstract
PERAN NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA Kewajiban dalam melaksanakan wasiat wajibah itu bersifat Qadhai, disini dapat diartikan bahwa tidak hanya sebagai tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perintah agama, namun wasiat wajibah tersebut dapat dipaksakan apabila ia lalai dalam melaksanakannya karena sudah menyangkut kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif mengenai peran Notaris/PPAT dalam membuat akta pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang didukung data lapangan melalui observasi. Peran Notaris/PPAT dalam membuat akta pembagian harta waris terhadap ahli waris non muslim yakni dengan membuatkan Akta Keterangan Waris yang di dalamnya menjelaskan pemberiannya melalui wasiat wajibah. Demikian pula yang menjadi landasan yuridis atas pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 yang telah menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang beragama Nasrani berhak pula mendapat harta warisan pewaris, tidak melalui warisan melainkan melalui wasiat wajibah. Dan besar perolehannya adalah sama dengan bagian seorang anak perempuan, bukan 1/3 dari harta warisan dan bukan pula ¾ bagian dari perolehan anak perempuan pewaris. Selanjutnya Putusan Mahakamah Agung RI Nomor: 51 K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang telah memberikan pertimbangan: “Menimbang, bahwa namun dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai ahli waris non muslim, mereka berhak mendapat warisan melalui wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim.” Adapun yang menjadi kelemahan Notaris/PPAT dalam kasus ini yakni kurangnya pemahaman dalam konteks wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama atau non muslim, sehingga perlu bagi Notaris/PPAT untuk melakukan perbaharuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kewarisan. Kata Kunci : Notaris, Wasiat Wajibah, Non Muslim.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Oct 2018 03:23 |
| Last Modified: | 30 Oct 2018 03:23 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11905 |
Actions (login required)
 |
View Item |
