Wardio, Didit (2018) PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PENGAWASAN PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (591kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (168kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (165kB) | Preview |
|
|
Text
PUBLIKASI_1.pdf Download (234kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (259kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (244kB) | Preview |
Abstract
Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang wewenang MPD yaitu mengawasi kredibilitas Notaris diwilayah hukum atau wilayah jabatannya, sehingga dalam jabatannya MPD menjadi badan pengawas untuk kredibilitas Notaris dalam wilayahnya. Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Sleman?, Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam pengawasan pelaksanaan tugas terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Sleman? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (undang-undang, pendapat para ahli dan literatur-literatur buku). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitiannya adalah 1. Pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman mengacu pada Pasal 1 ayat 5 Permen nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 bahwa pengawasan sebagai kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Kegiatan preventif meliputi kewenangan yang bersifat administratif, sedangkan yang bersifat kuratif adalah kegiatan tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN dan kode etik. 2. Hambatan – hambatan dan solusi pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman yang bersifat intern meliputi: anggaran yang minim,sarana penunjang yang terbatas dan kesibukan masing – masing pengurus. lalu yang bersifat ekstern adalah jumlah notaris yang banyak sejumlah 180 notaris, protokol notaris yang tidak tertata rapi, paradigma yang keliru oleh Notaris tentang jabatan notaris sebagai pengusaha akta. Solusi dengan menambah anggaran melengkapi sarana prasarana, sosialisasi, seminar dan rapat Saran kepada MPD untuk meningkatkan pengawasan terhadap Notaris dengan melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dan disiplin. Pemberian sanksi terhadap notaris harus diterapkan dan dijalankan dengan benar dan tegas. Kata Kunci : MPD, Notaris dan Pengawasan
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Oct 2018 03:19 |
| Last Modified: | 30 Oct 2018 03:19 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11888 |
Actions (login required)
 |
View Item |
