Widoyo, Widoyo (2018) OPTIMALISASI FUNGSI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PEKALONGAN). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
File 1_COVER.pdf Download (275kB) | Preview |
|
|
Text
File 2_ABSTRAK.pdf Download (56kB) | Preview |
|
|
Text
File 3_DAFTAR ISI.pdf Download (92kB) | Preview |
|
|
Text
publikasi ilmiah.pdf Download (606kB) | Preview |
|
|
Text
File 4_BAB I.pdf Download (279kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
File 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) |
|
|
Text
File 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) |
|
|
Text
File 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB) |
|
|
Text
File 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (132kB) | Preview |
Abstract
Judul Penelitian ini : Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekalongan. Optimalisasi peran DPRD adalah hasil kerja yang dicapai oleh DPRD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Indikator pengukuran kinerja organisasi publik adalah efektivitas, responsivitas, akuntabilitas. Berdasarkan asumsi masyarakat, kinerja DPRD sebagai lembaga pembentukan Perda selama ini belum optimal, dalam menjalankan fungsinnya DPRD mempunyai tugas prakarsa pembuatan Perda, pembahasan rancangan Perda, serta persetujuan hal ini belum dijalankan oleh DPRD pada umumnya, hal ini terbukti perda yang dihasilkan di kota Pekalongan dari tahun 2014-2016 lebih banyak perda usulan Pemerintah Daerah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode diskriptif yang bertujuan memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan empiris tidak hanya meneliti segi yuridis, tetapi juga secara riil dimasyarakat, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi dari nara sumber, sedangkan data skunder diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republiik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-undang Nomor 17 tahun 2014, undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 dan peraturan-perturan perundangan lainnya yang relevan. Analisis data menggunakan teknik kualitataif, dimana setelah semua data terkumpul dilakukan pengolahan, menganalisis, dan pengonstruksian secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda DPRD kota pekalongan dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan cenderung menurun, dilihat dari kehadiran dalam sidang rendah, dilihat dari tata kerja sering tidak mematuhi tata tertib, dilihat dari pengalaman banyak anggota yang baru, dilihat dari hubungan kemasyarakatan sering gagal mengolah informasi, dilihat dari relevansi pendidikannya kurang, sehingga pelaksanaan fungsi pembentukan perda DPRD Kota Pekalongan belum optimal. Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan fungsi pembentukan perda DPRD Kota Pekalongan adalah berkomitmen yang tinggi akan pekerjaanya, komunikasi yang supel disemua lini, bintek profesional yang berkesinambungan, dan adanya sanksi yang tegas dari partai politik pengusungnya. Kata kunci: Optimalisasi, DPRD, Pembentukan Peraturan Daerah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Oct 2018 03:19 |
| Last Modified: | 30 Oct 2018 03:19 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11887 |
Actions (login required)
 |
View Item |
