Penelitian tentang “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Sapi Tahun 2012 di Polres Batang” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis.pelaksanaan penyidikan, cara menentukan unsur kerugian negara tindak pidana bantuan sosial sapi tahun 2012 di Polres Batang, hambatan dan cara mengatasinya.
Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris. Pengumpulan data melalui wawancara, obeservasi, studi kepustakaan dan dokumen. Permasalahan dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum dan kewenangan.
Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana bantuan sosial sapi tahun 2012 di Polres Batang dilaksanakan berdasarkan KUHAP dan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan. Penyidikan dilakukan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan. Cara menentukan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi bantuan sosial sapi tahun 2012 di Polres Batang melalui metode menghitung jumlah penjualan sapi, realisasi biaya opersional pengelolaan sapi, saldo kas, fisik uang yang ada pada Bendahara Kelompok Tani, dan menghitung nilai Kerugian keuangan Negara, yaitu hasil pengitungan saldo kas dikurangi fisik uang yang ada pada Bendahara Kelompok Tani. Hambatan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial sapi tahun 2012 di Polres Batang yaitu berupa ruang penyidikan yang kurang memadai, kemampuan dan jumlah personil yang terbatas, rendahnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, audit penentuan kerugian Negara oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah membutuhkan waktu yang lama dan hambatan dalam menghadirkan ahli. Cara mengatasi hambatan yaitu mengupayakan ruang penyidikan yang memadai, meningkatkan kemampuan dan jumlah Penyidik dan pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, koordinasi dan pemantauan proses penentuan kerugian Negara di BPKP Provinsi Jawa Tengah serta aktif melakukan komunikasi dengan ahli
Perlu ada pengawasan yang sangat ketat dalam program bantuan sosial sapi kepada masyarakat. Perlu dibentuk perwakilan BPKP di tiap Kabupaten/Kota untuk memudahkan dalam penanganan korupsi, khususnya dalam penentuan kerugian negara. Perlu ditetapkan pihak yang dapat menentukan kerugian negara selain BPK dan BPKP karena ketentuan mengenai instansi dan pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana dumaksud di atas cakupannya masih terlalu luas.

Kata kunci : Penyidikan, Korupsi, Bantuan Sosial Sapi