Pangan dan gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas nasional dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan terjangkau seluruh individu setiap saat. Rumusan masalahnya adalah (1) Apa saja kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terkait Bahan Tambahan Pangan Jajanan Anak Sekolah menurut Permenkes No. 033 Tahun 2012? (2) Faktor - faktor apa saja yang menjadi hambatan–hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kebijakan terkait Bahan Tambahan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Kabupaten Jepara? (3) Bagaimanakah pertanggungjawaban produsen atau pelaku usaha terhadap produk makanan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan yang dilarang?
Penelitian thesis ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan membuat diskripsi atau gambaran secara sistematis, dan analitis. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data dianalisis dengan teori Kebijakan dan teori Kewenangan.
Hasil Penelitiannya adalah (1) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dalam yang terkait dengan pengawasan terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan pada Jajanan Anak Sekolah adalah Pembinaan dan Pengawasan Makanan Di Lingkungan Sekolah. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat adalah Subtantive and Procedural Policies karena kebijakan ini dilihat dari substansi masalah yang dihadapi Pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam Permenkes Nomor 33 Tahun 2012, telah mengatur penetapan persyaratan BTP secara terperinci dan menyeluruh. (2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan terkait Bahan Tambahan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Kabupaten Jepara , Hambatan Internal : a. Keterbatasan Anggaran, b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, c. Rendahnya pemahaman pegawai Dinas Kesehatan mengenai UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, UU Kesehatan dan Keamanan Pangan, d. Tidak adanya Regulasi atau Perda yang mengatur masalah pangan jajanan anak sekolah, e. Belum optimalnya peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hambatan Eksternal : a. Rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi dan pengetahuan masyarakat pada umumnya anak sekolah pada khususnya, b. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak dan kewajibannya selaku konsumen, c. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran makanan mengandung BTP dilarang. (3) Perlindungan hukum yang diberikan hanya sebatas pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak sekolah, pihak sekolah, dan pedagang di sekolah yang bersangkutan.
Kata Kunci : Kebijakan Daerah, Bahan Tambahan Pangan, Hambatan, Perlindungan Hukum.