IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DALAM PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 29 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)

Purnomo, Indriyanto Dian (2018) IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DALAM PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 29 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI POLDA JATENG). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text File 1_COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text File 2_ABSTRAK.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text File 3_DAFTAR ISI.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH (2).pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text File 4_BAB I.pdf Download (258kB) | Preview
	Text File 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)
	Text File 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB)
	Text File 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB)
Preview	Text File 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (117kB) | Preview

Abstract

Setiap instansi pemerintah (termasuk Polda Jateng), wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Oleh karena itu perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, anggaran, dan akuntansi pemerintah sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP meliputi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja dikenal dengan nama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada realitanya, Polda Jateng mengalami beberapa kendala saat mengimplementasikan SAKIP dalam bentuk LAKIP. Hal ini disebabkan karena Polda bukan merupakan entitas/satuankerja yang mengelola anggaran, namun hanya melaksanakan kewenangan manajerial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polda Jateng dalam mengatasi kendala pembuatan pelaporan akuntabilitas kinerja menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian di Polda Jateng Jenis dan sumber data terdiri dari data primer (berupa laporan akuntabilitas kinerja Polda Jateng) dan data sekunder (berupa bahan hukum primer dan sekunder).Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakananalisiskualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi kendala pembuatan LAKIP, maka Polda Jateng melakukan berbagai langkah. Langkah tersebut antara melakukan evaluasi pencapaian target per indikator kinerja utama setiap tri wulan guna mengantisipasi adanya kegiatan-kegiatan yang bisa atau kurang mendukung pencapaian indikator kinerjadan melakukan study banding ke Polda Jabar. Tim pokja juga memberikan masukan kepada pimpinan agar diadakan evaluasi secara terintegrasi dengan semua penanggung jawab fungsi per sasaran indikator kinerja utama. Kata Kunci :akuntabilitas kinerja, indikator kinerja

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Oct 2018 03:18
Last Modified:	30 Oct 2018 03:18
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11875

Actions (login required)

View Item