Kusfitono, Kusfitono (2018) IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI SAT RESKRIM POLRES KENDAL. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (866kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (111kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/11869/3/PERNYATAAN%20PUBLIKASI%20KARYA%20ILMIAH.jpg)
|
Image
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.jpg Download (889kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (98kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (235kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (215kB) | Preview |
Abstract
Penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum pidana. Dalam perkara penegakkan hukum pidana di Indonesia, ada dua landasan hukum yang dipakai, yaitu landasan hukum formil dan landasan hukum materiil. Landasan hukum formil adalah hukum yang dijadikan landasan tentang tata cara melakukan penegakkan hukum pidananya, atau tata aturan yang harus dipakai dalam proses penegakkan hukum pidana materiilnya ( KUHP dan peraturan hukum pidana lainnya). Berdasarkan latar belakang, maka muncul permasalahan yakni Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal dan Apakah terdapat kendala-kendala dalam implementasi dan bagaimana cara mengatasinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan data primer dan data sekunder, data dianalisa secara kualitatif, permasalahan dianalisa dengan teori kepastian hukum dan teori hukum progresif. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah proses pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal kurang bisa mendukung kelancaran proses penyidikan terhadap kasus yang ditangani. Bahkan disinyalir dapat memberi keleluasaan kepada pelaku untuk melarikan diri, mempengaruhi para saksi dan keleluasaan untuk menghilangkan barang bukti. tahapan yang sudah dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Kendal dalam mengatasi kendala adalah dengan cara sebagai berikut untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya belum jelas maka untuk pengisian nama tersangka dalam SPDP dikosongkan, sehingga SPDP hanya dikirim kepada kejaksaan dan pelapor. Apabila telah ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka, maka dilakukan pengiriman SPDP yang kedua dengan mencantumkan nama pelaku sebagai tersangka. Pengirimannya ditujukan kepada kejaksaan, pelapor, dan terlapor. Apabila terlapor melarikan diri, SPDP tetap diberikan kepada keluarga terlapor dsn penyidik tetap melakukan upaya penangkapan kepada pelaku. Apabila upaya penangkapan belum berhasil, maka penyidik menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Kata Kunci : Implementasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pencurian dengan Pemberatan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Oct 2018 03:17 |
| Last Modified: | 30 Oct 2018 03:17 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11869 |
Actions (login required)
 |
View Item |
