PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP PADA PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

Rudiyanto, Anton (2018) PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP PADA PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER.pdf Download (600kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (425kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (162kB) | Preview

Abstract

Perkara tindak pidana ringan setelah berlakunya Perma Nomor : 02 Tahun 2012, dengan adanya penyesuaian mengenai batasan yang pasti atas nilai kerugian pada tindak pidana ringan, diharapkan mampu menyelesaikan perkara berdasarkan nilai keadilan masyarakat, dan akan lebih baik jika perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi ke-pustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif dengan metode deduksi-induksi. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan Perma Nomor : 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejari Semarang, yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang adalah : (a) meneliti berkas perkara terlebih dahulu untuk melihat/menilai kelengkapan formil dan materiil, (b) me-nilai kerugian yang timbul dan keadaan serta lingkungan ekonomi korban untuk menentukan sikap, (c) jika korban merupakan masyarakat biasa maka dapat di-proses dengan acara pemeriksaan biasa, dan jika merupakan masyarakat yang tingkat ekonominya di atas rata-rata maka dilimpahkan sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHAP, serta (d) Kejaksaan Negeri Semarang juga berupaya berkoor-dinasi dengan pihak terkait; (2) Hambatan dalam pelaksanaan Perma Nomor : 02 Tahun 2012 pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejari Semarang, antara lain : (a) Perma hanya berlaku bagi hakim, (b) kemampuan ekonomi atau tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda-beda, (c) nilai mata uang yang terus mengalami fluktuasi, dan (d) belum adanya koordinasi yang baik antar penegak hukum; serta (3) Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan Perma Nomor : 02 Tahun 2012 pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejari Semarang adalah : (a) koordinasi antar para penegak hukum, (b) jaksa harus mengajukan tuntutan/dakwaan sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat, (c) hukum yang dibentuk harus disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, (d) dilakukan sosialisasi serta kerjasama antar para penegak hukum dan pihak terkait, (e) ditambahkan ke-wenangan bagi kepolisian dan kejaksaan dalam Perma, dan (f) diupayakan penye-lesaiannya di luar pengadilan (musyawarah). Kata Kunci : Mahkamah Agung, Tindak Pidana Ringan, Denda, dan Kejaksaan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Oct 2018 03:17
Last Modified:	30 Oct 2018 03:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11862

Actions (login required)

View Item