TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERBANKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERBANKAN NOMOR 10 TAHUN 1998 (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN)

Pradana, Guntur Adhe (2018) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERBANKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERBANKAN NOMOR 10 TAHUN 1998 (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

[img]
Preview
Text
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (530kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (28kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. DAFTAR ISI.pdf

Download (22kB) | Preview
[img]
Preview
Text
publikasi.pdf

Download (314kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. BAB I.pdf

Download (121kB) | Preview
[img] Text
5. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (236kB)
[img] Text
6. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (85kB)
[img] Text
7. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (28kB)
[img]
Preview
Text
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (40kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku. Metode pendekatan sosiologis melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat atau badan hukum itu berinteraksi dengan masyarakat.Penelitian tindak pidana perbankan menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 Terhadap kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dan metode pendekatan sosio legal research. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sosio legal research dengan metode kualitatif. Majelis hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, dimana terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan secara alternative, yaitu: Dakwaan pertama : melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.7 Tahun 1992 telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Tindak Pidana Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Dakwaan kedua : melanggar pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Tindak Pidana Perbankan. fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, majelis hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan dakwaan ke dua, dengan unsur-unsur Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, Yang dengan sengaja, Tidak melaksanankan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, Orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana. Hasil penelitian terhadap kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah 1) Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terhadap kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran merupakan kasus kejahatan dibidang perbankan yang dikenai Pasal 49 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (2) huruf a dan hakim telah sesuai dengan amar putusanya untuk menjatuhkan pidana terhadap pimpinan direksi dan karyawan tersebut bersalah melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf a dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 2) Kendala-kendala kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran yang paling pokok adalah sulitnya mendatangkan para saksi-saksi, hal ini dikarenakan takutnya para saksi untuk menghadiri persidangan. 3) Upaya formil sebagai sumber hukum yang dapat dipergunakan penyelesaian kendala kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan Undang-undang tentang perbankan yang masih berlaku, Undang-undang lainnya yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana perbankan. Sementara itu upaya non formil adalah perlunya sosialisasi para saksi yang akan dihadirkan agar tidak takut dalam persidangan. Kata kunci : Tindak Pidana, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 30 Oct 2018 03:14
Last Modified: 30 Oct 2018 03:14
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11837

Actions (login required)

View Item View Item