PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN PERATURAN DESA (Studi Tentang Pelaksanaan BPD Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)

Nafisa, Uyunun (2018) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN PERATURAN DESA (Studi Tentang Pelaksanaan BPD Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

[img]
Preview
Text
COVER_1.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (88kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (19kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (279kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (499kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (272kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (89kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (193kB) | Preview

Abstract

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyetujui Peraturan Desa di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. 2) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembentukan Peraturan Desa di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. 3) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyetujui Peraturan Desa diDesa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, penelitian yang menggunakan metode Yuridis Sosiologis atau Sosio-Legal Jalannya roda pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala desa beserta perangkatnya diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Faktor penghambat di pengaruhi oleh faktor sumber daya manusia baik dari Pemerintah Desa itu sendiri sebagai pemegang jabatan tertinggi di desa, maupun dari anggota BPD yang bertugas untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi legislasi persetujuan dan pembahasan peraturan desa.Solusi dan upaya, Pemerintah Desa diharapkan melakukan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia seperti meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk peraturan. Kata Kunci: BPD, Kepala Desa, Peraturan Desa.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 30 Oct 2018 03:09
Last Modified: 30 Oct 2018 03:09
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11818

Actions (login required)

View Item View Item