Hidayat, Muhammad Taufiq (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di PT. Adira Finance Kendal). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Image
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.jpg Download (893kB) | Preview |
|
|
Text
File 1_COVER.pdf Download (377kB) | Preview |
|
|
Text
File 2_ABSTRAK.pdf Download (73kB) | Preview |
|
|
Text
File 3_DAFTAR ISI.pdf Download (75kB) | Preview |
|
|
Text
File 4_BAB I.pdf Download (160kB) | Preview |
|
Text
File 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB) |
||
Text
File 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB) |
||
Text
File 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB) |
||
|
Text
File 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (110kB) | Preview |
Abstract
Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek berdasarkan kebutuhan masyarakat akan adanya suatu perjanjian yang dianggap aman bagi para pihak, yaitu pelaku usaha dapat memberikan barang yang disewabelikan untuk dipakai oleh konsumen, tanpa mengalihkan hak kepemilikan atas barang obyek sewa beli kepada konsumen, sampai dengan harga sewa (angsuran) dibayar lunas. Lembaga sewa beli merupakan lembaga dalam hukum perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdata. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang perjanjian baku dalam praktek sewa beli kendaraan bermotor dan asas-asas hukum yang memberikan pembenaran dalam praktek pembuatan perjanjian sewa beli, untuk mengetahui dan memahami perlindungan konsumen dalam hal adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa beli serta akibat hukum terhadap para pihak dihubungkan dengan UUPK, dan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perjanjian sewa beli angsuran kendaraan bermotor karena pembayaran yeng terlambat. Berdasarkan penelitian yang diketahui bahwa perjanjian sewa beli kendaraan bermotor berbentuk perjanjian baku dan merupakan bentuk perjanjian jual beli cicilan, sehingga penggunaan nama perjanjian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor lebih mirip perjanjian jual beli dengan cicilan atau angsuran dari pada dengan perjanjian sewa beli yang sebenarnya menurut hukum. Pelaku usaha sebagai pihak yang membuat perjanjian menggunakan klausula-klausula baku yang cenderung melepaskan, mengalihkan, atau mengurangi tanggung jawabnya yang menurut hukum positif yaitu UUPK, seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Belum dilakukan penyesuaian dari isi perjanjian dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUPK, sehingga secara umum hak-hak konsumen masih belum dilindungi karena pelaku usaha mementingkan terpenuhinya perlindungan bagi pihaknya terhadap resiko yang mungkin akan dihadapinya. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.Pelaku usaha dapat mengalihkan tanggung jawabnya dari kemungkinan terjadinya resiko kepada pihak asuransi, tetapi tidak membebaskan tanggung jawabnya berdasarkan kontrak atau perjanjian yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Perjanjian Sewa Beli.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 30 Oct 2018 02:45 |
Last Modified: | 30 Oct 2018 02:45 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11772 |
Actions (login required)
View Item |