PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

Hapsari, Hepy (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text file1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text file2.pdf Download (38kB) | Preview
Preview	Text file3.pdf Download (37kB) | Preview
	Text file4.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB)
	Text file5.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB)
	Text file6.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB)
	Text file7.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB)
	Text file8.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB)
Preview	Text file9.pdf Download (40kB) | Preview

Abstract

Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada saksi dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan kendala apa yang dihadapi serta solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana perlindungan saksi dan korban pada pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan empiris dalam penyelesaian kendala melakukan perlindungan saksi dan korban pada pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam melindungi saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat disimpulkan: dalam memberikan perlindungan perlindungan saksi dan korban pada pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan yakni tanpa tekanan dari siapapun, dalam bentuk apapun dan dapat menggunakan alat komunikasi atau video conference untuk kepentingan keamanan dan keselamatan saksi dan korban. selain itu mempunyai kendala-kendala yakni setelah pemeriksaan perkara pidana telah berakhir atau selesai pihak pengadilan tidak bisa memberikan perlindungan secara penuh sehingga saksi dan korban menghendaki perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus mengajukan permohonan, akan tetapi lembaga tersebut belum terbentuk di wilayah daerah atau di Semarang sehingga menyebabkan kesulitan bagi saksi dan korban dan harus menunggu lama. solusinya yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus mendirikan di wilayah daerah minimal di daerah provinsi agar masyarakat saksi dan korban lebih mudah untuk mengajukan permohonan dan tidak menunggu waktu lama untuk mendapatkan perlindungan. Kata Kunci : Perlindungan, Saksi dan Korban, PN Semarang

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	29 Oct 2018 04:48
Last Modified:	29 Oct 2018 04:48
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11734

Actions (login required)

View Item