Prastiwi, Arlieza Dwi Intan (2018) PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN SPT TAHUNAN OLEH WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/11575/1/Pernyataan%20Publikasi.jpg)
|
Image
Pernyataan Publikasi.jpg Download (812kB) | Preview |
|
|
Text
1. COVER.pdf Download (987kB) | Preview |
|
|
Text
2. DAFTAR ISI.pdf Download (64kB) | Preview |
|
|
Text
3. ABSTRAK.pdf Download (101kB) | Preview |
|
|
Text
4. BAB I.pdf Download (154kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) |
|
|
Text
6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) |
|
|
Text
7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB) |
|
|
Text
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (107kB) | Preview |
Abstract
Dengan masih banyaknya wajib pajak yang lalai dan terlambat melaporkan SPT Tahunan penelitian ini dilakukan guna mengkaji mengenai pelaksanaan penegakan hukum pajak terhadap keterlambatan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu serta hambatan dan solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu terkait hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode wawancara, metode observasi dan kepustakaan. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu, yang memfokuskan penelitian mengenai pelaksanaan penegakan hukum pajak terhadap keterlambatan SPT Tahunan dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pajak serta solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu. Wawancara dilakukann dengan narasumber yaitu Kepala Seksi Waskon II. Data diperoleh dari informan seksi pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penegakan hukum pajak terhadap keterlambatan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu telah berjalan sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hambatan yang dihadapi antara lain mimimnya kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak mengenai pentingnya melaporkan SPT Tahunan, serta kurangnya tenaga kerja yaitu sumber daya manusia dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mampu berperan secara langsung melaksanakan penegakan hukum pajak. Kata Kunci : Penegakan hukum pajak, wajib pajak, keterlambatan pelaporan, SPT Tahunan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 29 Oct 2018 04:54 |
| Last Modified: | 29 Oct 2018 04:54 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11575 |
Actions (login required)
 |
View Item |
