TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PENYIARAN BERLANGGANAN (INTERNET DAN TELEVISI KABEL) SERTA PERANAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGAWAS TERKAIT PEMENUHAN HAK PELANGGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Study Kasus di PT. MNC PLAY Semarang)

Zakaria, Zakaria (2018) TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PENYIARAN BERLANGGANAN (INTERNET DAN TELEVISI KABEL) SERTA PERANAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGAWAS TERKAIT PEMENUHAN HAK PELANGGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Study Kasus di PT. MNC PLAY Semarang). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text PUBLIKASI_1.pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (318kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (234kB) | Preview

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengidentifikasi permasalahan yang timbul, yakni bagaimana tanggung jawab pelaku usaha penyiaran berlangganan dalam memenuhi hak pelanggan? dan Apa peran pemerintah terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan terkait dengan hak pelanggan yang harus dipenuhi?. Sehingga dalam pembahasan penulis dapat menguraikan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji, memahami dan menelaah tanggung jawab pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan dalam memenuhi hak pelanggan serta mengkaji, memahami dan menelaah peran pemerintah terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan terkait hak pelanggan yang harus dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945 hasil amandemen keempat, UU no. 8 tahun 1999 dan KUHPerdata), bahan hukum sekunder (buku, pendapat sarjana, dan kasus-kasus terkait perlindungan konsumen), dan bahan tersier (kamus hukum). Sedangkan teknik yang digunakan yakni melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik analisa data menggunakan cara analisis kualitatif. Tanggung jawab pelaku usaha Pada pasal 25 UPPK disebutkan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang di perdagangkan, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang yang setara nilainya, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi, dan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya kesalahan. Adapun peran pemerintah sebagai pengawas terkait pasal 29 UUPK disebutkan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Bentuk pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian atau survey. Saran penulis adalah dalam melakukan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha harus cermat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sudah diatur dalam UUPK. Dalam hal ini pelaku usaha harus memiliki itikad baik, keterbukaan dan kejujuran terhadap konsumen, sehingga tidak akan ada lagi konsumen yang merasa dirugikan karena kurangnya informasi dari pelaku usaha. Untuk pemerintah, agar membuat ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan pelaku usaha yag berkaitan dengan jasa penyiaran berlangganan sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Kata kunci:perlindungan konsumen,tanggung jawab pelaku usaha,peran pemerintah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	05 Oct 2018 04:06
Last Modified:	05 Oct 2018 04:06
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11534

Actions (login required)

View Item