PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG ( STUDI KASUS DI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA)

Miftakhunni`Am, Miftakhunni`Am (2018) PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG ( STUDI KASUS DI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (203kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (270kB) | Preview

Abstract

Indonesia diberikan anugerah oleh Allah SWT, berupa sumber daya alam yang sangat melimpah berupa air, daratan dan udara serta didalamnya satwa yang saat ini dilindungi oleh Undang-undang karena terancam punah, yang dikarenakan oleh maraknya perburuan dan perdagangan satwa tersebut. Polisi Kehutanan sebagai ujung tombak dalam kegiatan pengamanan hutan dan hasil hutan, senantiasa berperan aktif dalam upaya penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi tersebut. Dalam melaksanakan tugas, Polisi Kehutanan membagi tugasnya dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu, yang bersifat Preemtif ( upaya pencegahan niat pelaku), Preventif ( Upaya pencegahan tindakan pelaku), Partisipatif (pengamanan dengan melibatkan masyarakat ) dan Represif ( Upaya penegakan hukum melalui kegiatan operasi pengamanan ). Namun dalam pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan menjumpai beberapa kendala diantaranya, jumlah personil yang kurang mencukupi, cakupan wilayah kerja yang begitu luas (18 orang Polisi Kehutanan dengan cakupan wilayah kerja 3 Propinsi) dan adanya sarana dan prasarana yang kurang memadahi. Penelitian yang dilakukan adakah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber dan jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari studi lapangan, data sekunder dari dokumen dan peraturan perundang-undangan dan data tersier dari kamus dan katalog perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut; (1) Apakah peran Polisi kehutanan dalam upaya penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Undang-undang, kemudian (2) Apakah kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas Polisi Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi Undang-undang. Kata kunci, Peran Polisi Kehutanan, tindak pidana, perdagangan satwa yang dilindungi Undang-undang.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	05 Oct 2018 04:13
Last Modified:	05 Oct 2018 04:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11515

Actions (login required)

View Item