ZULKIFLI, MUHAMMAD (2015) KEDUDUKAN DAERAH ISTIMEWA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Cover.pdf Download (114kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (177kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (247kB) | Preview |
Abstract
Tesis ini berjudul “Kedudukan Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sejarah kedudukan daerah istimewa yogyakarta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana pemberian keistimewaan DIY menurut prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Socio-Legal Research, yaitu dengan menggabungkan antara metode pendekatan yang bersifat normatif dan metode pendekatan yang bersifat empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan maka disimpulkan bahwa secara de facto pengakuan status keistimewaan Yogyakarta sudah diakui sejak Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan Amanat 5 September 1945 dan secara de jure kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa baru terjadi pada saat UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 3 Maret 1950, pemberian keistimewaan DIY telah sesuai dengan konsep negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan ciri khas dari model negara kesatuan yang kita anut, serta penetapan jabatan Gubernur DIY oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan Wakil Gubernur DIY oleh Paku Alam yang bertahta sudah sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat (sistem demokrasi). Implikasi teoritis penelitian ini agar memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum tata negara, khususnya pemahaman teoritis tentang kedudukan DIY di Indonesia, sedangkan implikasi praktisnya diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama. Kata Kunci: Keistimewaan, Penetapan, dan Kedaulatan rakyat
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 01 Sep 2015 05:09 |
| Last Modified: | 01 Sep 2015 05:09 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/1031 |
Actions (login required)
 |
View Item |
